• Home /
  • La Nyalla Diminta Hentikan Polemik Sudutkan Gerindra
Jumat, 12 Januari 2018 – 18:20 WIB

La Nyalla Diminta Hentikan Polemik Sudutkan Gerindra

La Nyalla Diminta Hentikan Polemik Sudutkan Gerindra

jpnn.com, JAKARTA - La Nyalla Mahmud Mattalitti diminta segera menghentikan polemik yang terkesan menyudutkan Partai Gerindra, karena gagal maju sebagai calon Gubernur Jawa Timur.

"Saya minta berhenti berpolemik, karena kami masih menghormati kekecewaan La Nyalla yang ditolak PAN (Partai Amanat Nasional)," ujar Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Poyuono di Jakarta, Jumat (12/1).

Menurut Arief, sebenarnya yang menolak La Nyalla itu bukan Gerindra, tapi PAN. Padahal sebelumnya, pendiri partai yang lahir di era reformasi tersebut, Amien Rais, berpikiran sama dengan Gerindra untuk mengusung La Nyalla.

"La Nyalla gagal dapat PAN, karena dukungan Amien dicuekin sama Ketum PAN dan pengurus DPW PAN Jatim. Tapi ini kok jadi aneh, malah Gerindra yang disudutkan," ucapnya.

Arief menilai, La Nyalla harusnya melihat ketulusan Gerindra. Bahkan para kader siap urunan, jika sekiranya mantan Ketua Umum PSSI tersebut berhasil mengantongi rekomendasi dari PAN.

Karena tanpa dukungan dari partai lain, Gerindra tidak dapat mengusung La Nyalla, terganjal syarat minimal jumlah perolehan suara di Jatim.

"Kalau cuma Rp 40 miliar (yang diminta dari La Nyalla) enggak cukup, karena yang dibutuhkan (untuk saksi saja,red) itu Rp 142,3 miliar. Untuk menutupi kekurangan itu yang nombok Partai Gerindra, urunan para kader," ucapnya.

Arief kemudian merinci dari mana angka Rp 142,3 miliar berasal. Jumlah tempat pemungutan suara (TPS) di Pilgub Jatim diperkirakan mencapai 69 ribu. Untuk tiap TPS dibutuhkan tiga orang saksi. Artinya dibutuhkan 207 ribu orang saksi di TPS. Biaya yang dibutuhkan untuk uang makan Rp 200 ribu/orang. Berarti butuh Rp 41 miliar.

Jumlah tersebut masih ditambah saksi di tingkat kelurahan/desa. Ada 8.501 desa/kelurahan atau panitia pemungutan suara (PPS) di Jatim, panitia pemungutan kecamatan (604 kecamatan) dan 38 KPU Kabupaten/kota.

"Kami butuh lima orang saksi di tiap PPS, PPK. Berarti total 45.285 orang. Kemudian di KPUD butuh 190 orang saksi. Biaya saksi Rp 300 ribu/saksi/hari. Butuh tiga hari rekapitulasi. Berarti biaya yang diperlukan Rp 41,55 miliar. Ditambah biaya untuk saksi di KPUD 190 orang x Rp 400 ribu x 7 hari masa rekapitulasi, itu sama dengan Rp 5,3 miliar," katanya.

Sebelum menjadi saksi di TPS, kata Arief menambahkan, para saksi terlebih dahulu diberi pelatihan. Biaya yang dibutuhkan, Rp 100 ribu/hari x 3 hari x jumlah saksi keseluruhan. Berarti biaya yang dibutuhkan Rp 94,5 miliar.

Total keseluruhan Rp 41 miliar + Rp 41,55 miliar + Rp 5,3 miliar + Rp 94,5 miliar. Berarti mencapai Rp 142,3 miliar.

"Jadi enggak ada itu mahar politik dari Gerindra untuk mengusung La Nyalla. Memang ada apa orang mau jadi saksi tanpa diberi uang makan dan transport. Itulah realita demokrasi, di mana mana butuh biaya," pungkas Arief.(gir/jpnn)


Rekomendasi untuk Anda
Logo

PT. JPG Multimedia

Graha Pena Jawa Pos Group Building, 11th floor. Jl. Raya Kebayoran Lama 12 Jakarta Selatan 12210

Phone : +62 21 5369 9607
Fax : +62 21 5365 1465